Tak Hadiri Rapat DPRD Tuban yang Bahas Konflik Klenteng Kwan Sing Bio, Engki: Sudah Proses di Pengadilan

Nang Engki Anom Suseno, kuasa hukum pihak umat TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. (Papar/Najib)

Almas

Jawa Timur

05 August, 2025

JURNAL PAPAR, Tuban – Menanggapi hearing konflik Klenteng Kwan Sing Bio yang digelar oleh Komisi II DPRD Tuban pada Selasa, 5 Agustus 2025, salah satu ketidakhadiran pihak menuai sorotan. Ketidakhadiran tersebut bukan tanpa alasan, namun terdapat beberapa hal yang menjadi dasar.

Pihak umat TITD Klenteng Kwan Sing Bio yang tengah berkonflik memutuskan untuk tidak menghadiri rapat kerja karena mereka telah menyampaikan alasan resmi melalui surat yang dikirimkan pada pukul 09.00 pagi, satu jam sebelum rapat dimulai.

Nang Engki Anom Suseno, kuasa hukum pihak umat, menegaskan ketidakhadiran mereka dilandasi oleh pertimbangan hukum dan etika forum. Menurutnya, persoalan yang tengah berlangsung saat ini sudah masuk ke ranah mitigasi hukum.

"Karena proses peradilan itu bersifat independen, jadi tidak boleh ada hal-hal semacam itu," ujarnya, menanggapi kekhawatiran adanya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Selain itu, Engki juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat hearing pada Rabu, 30 Juli 2025. Ia menilai ada sikap yang tidak proporsional dari pimpinan rapat pada saat itu. Hal tersebut menjadi pertimbangan kedua pihaknya untuk absen dalam forum terbaru ini.

"Teman-teman sudah melihatnya sendiri proses hearing-nya bagaimana, jadi tanpa mengurangi rasa hormat, kami memutuskan untuk tidak perlu hadir," tegasnya.

Alasan ketiga, menurut Engki, adalah isi undangan yang dinilai tidak konsisten. Ia menyebut ada narasi dalam salah satu undangan yang seolah menggiring opini publik bahwa tiga taipan asal Surabaya menggunakan umat untuk menggugat kepengurusan klenteng.

"Memang tertulis di situ, silakan dicek undangannya," katanya.

Engki juga mengaku heran karena dalam rapat yang berlangsung siang tadi, pihak Komisi II tidak menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada DPRD. Ia menilai, meskipun niat Komisi II baik untuk mencari solusi, namun eksekusi dan narasi yang dibangun dalam forum kurang tepat.

"Entah beliau sudah menerima atau belum, yang jelas rapatnya dimulai jam 10 lebih, dan kami mengirim surat pada pukul 09.00 dan itu sudah sampai," tandasnya.***