JURNAL PAPAR, SURABAYA — Kolaborasi lintas sektor menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) yang resmi dibuka hari ini, Jumat (13/6/2025), di Great Diponegoro Hotel Surabaya. Agenda yang berlangsung hingga 15 Juni ini bukan hanya ajang internal, melainkan panggung dialog strategis antara pemangku kepentingan budaya dan pemerintah, menyongsong implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
Dengan mengusung tema "Perda Pemajuan Kebudayaan Fondasi Baru Dewan Kesenian Jawa Timur," Musda ini menggarisbawahi pentingnya peran DKJT sebagai mitra aktif pemerintah dalam memperkuat identitas budaya lokal. Perda Nomor 6 Tahun 2024 menjadi titik temu antara kebijakan dan praksis kebudayaan, dan kini tengah disiapkan peraturan gubernurnya sebagai payung operasional.
Kehadiran tokoh-tokoh penting dari berbagai institusi seperti DPRD Jatim, Pemprov Jatim, Polda Jatim, Kejati, Kemenkumham, hingga UNESCO, menunjukkan bahwa kebudayaan bukan lagi isu pinggiran. Ia kini berdiri di garis depan pembangunan daerah.
“Sinergi inilah yang harus terus dirawat. DKJT tidak bisa berjalan sendiri, dan begitu pula pemerintah. Pemajuan kebudayaan adalah kerja bersama,” ujar Benny Sampirwanto, Asisten I Sekdaprov Jatim, mewakili Plt. Gubernur Emil Dardak.
Wakil Ketua I DPRD Jatim, Deni Wicaksono, yang juga penggagas lahirnya perda tersebut, menegaskan bahwa dukungan legislatif akan terus mengalir, termasuk dalam penguatan regulasi dan anggaran. “Budaya lokal harus jadi tuan rumah di tanah sendiri. Kami mendorong agar Dewan Kesenian dilibatkan dalam program budaya kabupaten/kota secara aktif,” katanya.
Ketua Presidium DKJT, Taufik Hidayat, menekankan bahwa kebudayaan adalah nilai, bukan sekadar acara. “Perda ini adalah titik balik. Kita harus kembali ke akar: menjadikan budaya sebagai milik masyarakat yang berdaulat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Musda VI, Nazar Albatati, menyampaikan harapan agar forum ini menghasilkan rumusan kerja nyata DKJT di bawah kerangka hukum yang baru. “Kami ingin dorong agar Dewan Kesenian kabupaten/kota juga bangkit dan bergerak lebih sinergis,” ucapnya.
Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh perwakilan DKJT dan pemerintah, simbol dimulainya proses penyusunan strategi kolaboratif. Musda ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa pemajuan kebudayaan tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar hidup dalam praktik lintas sektor dan lintas generasi.
Tag
Berita Populer & Terbaru
Polling Online
Tidak ada polling tersedia.
Komentar