Jadi Ruang Diskusi Produktif, Garda Bangsa Gresik Llibatkan Pemuda di Politik dan Perumusan Kebijakan

Ketua DKC Garda Bangsa, Pondra Priyo Utomo (kanan) bersama Sekretaris DPC PKB Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi di rapat Rapimcab pengurus DKC dan DKAC Garda Bangsa se-Kabupaten Gresik

Iqbal Adani

Jawa Timur

03 July, 2025

GRESIK, JURNAL PAPAR - Pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada generasi muda. Untuk itu, keterlibatan aktif pemuda dalam proses politik di semua tingkatan, mulai dari Desa hingga Kabupaten menjadi sangat penting.

Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) Kabupaten Gresik periode 2025-2029, Pondra Priyo Utomo, menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pemuda dalam politik lokal. Ia menargetkan terbentuknya 1.700 kader Garda Bangsa di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, mulai dari tingkat cabang hingga ranting.

“Kami telah menyusun struktur DKC dengan 30 kader. Di tingkat DKAC minimal 7 kader, dan di tingkat ranting minimal 5 kader. Jika semua terpenuhi, total akan ada 1.700 kader yang siap bergerak,” ujarnya, Rabu, 2 Juli 2025.

Pondra menekankan bahwa Garda Bangsa harus menjadi ruang diskusi produktif bagi pemuda serta penggerak isu-isu strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, organisasi ini tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar aktif merancang program yang menyentuh kepentingan pemuda.

“Bidang-bidang di DKC sudah lengkap. Kami akan segera menyusun program kerja yang konkret agar Garda Bangsa bisa memberi dampak nyata,” tambahnya saat Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) dengan pengurus DKC dan Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC) Garda Bangsa se-Kabupaten Gresik.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Gresik, Imron Rosyadi, menyebut penunjukan Pondra sebagai Ketua DKC Garda Bangsa didasarkan pada kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik. Posisi ini dianggap strategis untuk menjembatani aspirasi pemuda dengan kebijakan pemerintah.

“Mas Pondra punya akses langsung ke ruang-ruang perumusan kebijakan. Tapi tantangannya adalah bagaimana suara dan kepentingan pemuda ini dapat tersalurkan. Maka dibutuhkan penggerak muda yang mampu menyuarakan kepentingan pemuda secara konsisten,” ujar Imron.

Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi pemuda dalam proses politik. Banyak anak muda lebih sering mengkritik kebijakan di warung kopi, namun enggan terlibat langsung dalam prosesnya. Akibatnya, kebijakan publik lebih banyak didominasi cara pandang generasi lama. Karena itu, sebagai badan otonom (Banom) PKB, Garda Bangsa diharapkan dapat menghadirkan kesadaran politik di benak pemuda di Kabupaten Gresik.

“Demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi publik, termasuk pemuda. Jika proses politik hanya dikendalikan kelompok tua, maka kebijakannya pun berpihak ke mereka. Karena itu, pemuda harus mengorganisir dirinya sendiri, dengan pola pikir yang progresif dan dinamis,” tegas Imron.

Dengan kewenangannya sebagai legislator, Pondra dinilai mampu memastikan program-program Garda Bangsa langsung menjangkau masyarakat. Diharapkan kehadiran kader Garda Bangsa bisa membawa manfaat berkelanjutan, terutama setelah momentum Pemilu.

“Politik memang hanya satu hari di TPS, tapi dampaknya lima tahun. Garda Bangsa dibentuk untuk memastikan efek politik itu benar-benar terasa bagi rakyat, terutama generasi muda,” pungkas Imron.***