Pemkab Tuban Fokus Pelayanan Dasar, Anggaran Non-Prioritas Dipangkas

Rapat Paripurna Pemkab Tuban dan DPRD. (Papar/Almas)

Almas

Jawa Timur

01 July, 2025

JURNAL PAPAR, Tuban – Pemerintah Kabupaten Tuban bersama DPRD menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Selasa, 1 Juli 2025.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Tuban menyampaikan adanya penyesuaian belanja daerah demi efisiensi dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, belanja terbesar dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, yakni mencapai Rp2,1 triliun. Angka ini mencerminkan komitmen Pemkab Tuban dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

Sementara itu, anggaran untuk urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar ditetapkan sebesar Rp266,95 miliar atau 7,24 persen, mengalami penurunan sekitar Rp11,5 miliar dibandingkan APBD murni tahun sebelumnya.

Penyesuaian besar juga dilakukan pada urusan pemerintahan pilihan, yang dipangkas hampir separuh dari Rp193,07 miliar menjadi Rp99,67 miliar. Ini menandakan adanya pengurangan signifikan pada program-program non-prioritas.

Anggaran untuk unsur pendukung pemerintahan juga turun dari Rp182,22 miliar menjadi Rp170,76 miliar. Begitu pula dengan unsur penunjang, yang dipangkas dari Rp615,19 miliar menjadi Rp584,07 miliar.

Adapun alokasi untuk unsur pengawasan ditetapkan sebesar Rp22,34 miliar dan unsur kewilayahan sebesar Rp109,83 miliar, keduanya juga mengalami penurunan.

"Ini adalah kebijakan yang harus kami sesuaikan. Aturan dari pemerintah pusat sudah diterbitkan, dan kami mengikuti arahan tersebut dengan tetap fokus pada program prioritas," ujar Wakil Bupati Joko kepada wartawan.

Langkah penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD 2025 digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan menitikberatkan pada pelayanan dasar serta merampingkan sektor pendukung, Pemkab berharap pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.