100 Hari Khofifah-Emil: Diapresiasi Publik, Diingatkan soal Tugas Berat ke Depan

09 June, 2025

JURNAL PAPAR, SURABAYA – Meski tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak tergolong tinggi, namun sejumlah tantangan strategis masih membayangi. Lembaga survei terUKUR mencatat, tiga isu krusial menjadi perhatian mayoritas masyarakat: harga kebutuhan pokok yang tinggi, maraknya kriminalitas, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Dalam pemaparan hasil survei secara daring, Senin (9/6/2025), Direktur Utama terUKUR Research, Ahmad Hasan Ubaid menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Jatim berada di angka 76 persen. Namun ia menegaskan, angka tersebut tidak berarti tanpa catatan.

“Program-program unggulan memang mendapat apresiasi, tetapi tiga persoalan tadi justru menjadi alarm bahwa masih ada pekerjaan rumah serius yang harus segera dijawab oleh Khofifah-Emil,” ujar Hasan.

Lebih lanjut, sebanyak 76,3 persen warga menyatakan puas atas kinerja Gubernur Khofifah secara pribadi. Sementara itu, kepercayaan publik terhadap pasangan Khofifah-Emil dalam menyelesaikan persoalan Jatim berada di angka 75,9 persen.

Meski demikian, mayoritas responden masih menyuarakan keresahan terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan langsung. “Harga sembako yang terus naik menjadi perhatian paling dominan di semua lapisan responden,” ungkap Hasan.

Survei dilakukan pada 29 Mei–2 Juni 2025 dengan melibatkan 1.200 responden dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±2,82 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi menilai tingginya tingkat kepuasan publik tetap menjadi indikator penting, tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan masalah struktural yang lebih dalam.

“Isu harga bahan pokok dan pengangguran adalah tantangan yang tak hanya lokal, melainkan nasional. Namun masyarakat tentu menunggu solusi konkret di tingkat daerah,” ujarnya.

Dalam survei terUKUR, sejumlah program Pemprov Jatim yang mendapat pengakuan luas antara lain PKH Plus, Klinik Bumdes, bansos, beasiswa dan pendidikan gratis, serta bus Trans Jatim. Namun Hasan menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih masif.

“Masih ada kesenjangan informasi antara program yang sudah berjalan dengan tingkat pemahaman publik. Ini bisa berpengaruh pada efektivitas capaian program di lapangan,” ujarnya.

Dengan hasil survei ini, menurut Hasan, Pemprov Jatim memiliki modal sosial yang kuat, namun modal itu harus dijaga dengan kerja nyata yang menyentuh langsung problem utama masyarakat. “Tingginya tingkat kepuasan bukan akhir dari cerita, justru menjadi awal untuk mempercepat langkah-langkah solutif,” pungkasnya.